“Tidak ada yang melarang mantan pejabat menyampaikan kritik kepada pemerintah. Itu adalah hak setiap warga negara. Namun masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk menilai apakah sikap kritis tersebut pernah ditunjukkan ketika yang bersangkutan masih memegang kewenangan,”ujar Ketum Perjosi Salim Djati Mamma, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berbicara setelah seseorang tidak lagi berada dalam pemerintahan, tetapi juga dari keberanian menyampaikan pandangan ketika masih memiliki tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan.
Bung Salim menilai masyarakat kini semakin kritis dalam menilai dinamika politik. Penilaian publik, kata dia, tidak hanya didasarkan pada pernyataan yang disampaikan di ruang publik, tetapi juga pada rekam jejak selama menjabat.
“Masyarakat memiliki ingatan. Mereka dapat menilai bagaimana keterbukaan seorang pejabat terhadap media, bagaimana pelayanan publik dijalankan, serta bagaimana kebijakan diambil ketika masih berada dalam pemerintahan. Rekam jejak menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas,” ungkapnya.
