Rofieq juga menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan yang mendukung persaingan, membuka kesempatan berusaha, dan mencegah praktik kemitraan yang merugikan.
Pelaku usaha distribusi turut bertanggung jawab memastikan barang dan jasa tersedia dengan harga kompetitif, sedangkan UMKM perlu memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan kemitraan.
Ia mengajak Pemerintah Kota Parepare untuk terus berkolaborasi dengan KPPU dalam memperkuat ekonomi lokal. “Pemda Parepare tidak perlu sungkan untuk selalu berkolaborasi dengan KPPU,”ujar Komisioner KPPU, Moh. Noor Rofieq.
Kota Parepare memiliki posisi strategis sebagai simpul jasa dan perdagangan di Sulawesi Selatan, didukung empat kecamatan, 22 kelurahan, tiga area pelabuhan, serta dermaga Pertamina untuk jalur distribusi migas. Dengan 23.451 UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor kuliner dan jasa, penguatan usaha kecil menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah Kota Parepare juga mendorong digitalisasi transaksi, mulai dari pemasaran hingga distribusi, dengan target rasio wirausaha sebesar 4,24 persen pada 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
