Namun, di Kabupaten Enrekang, nasib PPPK angkatan 2023 masih diliputi ketidakpastian. Pemerintah kabupaten belum memperpanjang SK dan menunda pembayaran gaji mereka dengan alasan menunggu hasil audit dugaan SK fiktif oleh Inspektorat yang belum juga tuntas. Padahal, mayoritas PPPK angkatan ini masih aktif bekerja hingga saat ini, meskipun masa kerja mereka secara administratif telah berakhir pada 28 Februari 2025.
Akibat ketidakpastian ini, banyak dari mereka terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan hidup karena gaji tak kunjung dibayarkan. Kondisi ini memperburuk beban psikologis dan ekonomi para pegawai yang tetap mengabdi dalam status yang tidak jelas.
Sebelumnya, para PPPK angkatan 2023 juga pernah melakukan aksi serupa menuntut kejelasan status dan pencairan gaji. Namun hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pihak berwenang. Situasi tersebut mendorong LSM PERKARA untuk turun tangan sebagai bentuk kontrol sosial dan pembelaan terhadap hak-hak para PPPK yang dinilai terabaikan.
Berikut tuntutan resmi LSM PERKARA:
