Rencana penghematan yang akan segera diterapkan antara lain:
Penerapan sistem work from anywhere bagi ASN, seperti dua hari kerja di kantor dan tiga hari kerja di luar kantor. Kemudian penghematan pada belanja listrik dan air.
Di sisi lain, Bupati Enrekang akan segera melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pemotongan dana transfer ini. Pemerintah daerah berharap ada solusi dari Kementerian Keuangan untuk menjaga likuiditas APBD Enrekang tahun 2026.
“Kami berharap ada solusi-solusi di Kementerian Keuangan untuk menjaga likuiditas keuangan APBD Kabupaten Enrekang 2026 nanti,” pungkas Ahmad Nur. (Syafar)
