“Memang ada kekurangan pekerja yang tidak masuk P3K paruh waktu. Akhirnya mereka yang sebelumnya berstatus tenaga kontrak mogok karena belum menerima gaji sejak Januari 2026,” jelasnya.
Sebagai solusi, tenaga yang tidak terakomodasi dalam PPPK paruh waktu akan dialihkan ke sistem outsourcing melalui pihak ketiga yang nantinya bertanggung jawab dalam pembayaran gaji.
“Informasi dari Kadis LHK Mamuju, akhir Februari 2026 ini gaji mereka sudah akan dibayarkan,” pungkas Alexander Bontong.
Ia juga mengakui masih terdapat tumpukan sampah di beberapa titik, terutama di kawasan perumahan dan lorong-lorong. Namun untuk jalur utama dalam kota, proses pembersihan telah rampung dan kondisi relatif bersih.
DLHK Sulbar menegaskan akan terus melakukan koordinasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota jika terjadi persoalan serupa.
“Kalau ada masalah, kami sebagai pembina kabupaten langsung berkoordinasi untuk mengetahui persoalannya apa dan bagaimana solusinya,” tutupnya.(**)
