Namun Ketika etika penyelenggaraan pemerintahan, terdapat pelanggaran prinsip transparansi dan akuntabilitas serta konflik kepentingan dan nepotisme. Karena menurutnya dengan dimensi sosial, yakni adanya nepotisme dan resiko berulang, kasus ini tidak berdiri di ruang hampa.
Di pulau lumu-lumu, memiliki segudang masalah dugaan korupsi, pungli yang menyengsarakan masyarakat pulau lumu-lumu.
Warga sebelumnya melaporkan dugaan persoalan terhadap mantan Ketua RW, H. Hamiruddin, terkait pengelolaan bantuan sosial seperti PKH yang diduga mengambil tabungan warga melalui PKH.
Ketua DPD PERJOSI Makassar, menyebut jika praktek ini benar dilakukan, itu adalah ancaman serius bagi sistem.
“Tidak boleh jabatan publik diisi dengan cara yang melanggar prinsip dasar hanya karena faktor kedekatan,”tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi tertutupnya ruang bagi warga yang memenuhi syarat secara sah.
Nama Walikota Makassar, Munafri Arifuddin disebut dalam pengakuan sebagai pihak yang diduga memberikan dorongan, saat dihubungi dengan ditelepon dan melalui pesan WahatsApp, memilih bungkam, tidak ada reaksi ataupun klarifikasi, hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan walikota makassar munafri arifuddin.
