Ia menilai, apabila media terus-menerus ditekan dengan stigma hoaks terhadap berita-berita kontrol sosial, maka ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran, pelayanan masyarakat, dan kebijakan pemerintah dapat semakin menyempit.
“Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah bagian dari sistem demokrasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat,”katanya.
Untuk itu PERJOSI, meminta pemerintah pusat maupun daerah membangun pola komunikasi yang lebih sehat dengan media dan tidak menjadikan istilah hoaks sebagai respons utama terhadap kritik publik.
Ia juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital mengeluarkan penegasan resmi mengenai klasifikasi informasi hoaks agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Harus ada penegasan yang jelas. Mana informasi palsu yang memang sengaja dibuat untuk menipu publik, dan mana produk jurnalistik yang lahir dari proses kerja pers. Jangan sampai istilah hoaks dipakai terlalu luas hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap media,”tambahnya.
