“Semua media memiliki kedudukan yang sama sepanjang bekerja sesuai kode etik. Pemerintah seharusnya tidak membedakan media berdasarkan kedekatan.”ungkapnya
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang inklusif justru memperkuat legitimasi pemerintah karena setiap informasi penting dapat dikonfirmasi secara terbuka.
Dalam banyak kasus di Indonesia, berbagai persoalan pemerintahan terungkap bukan semata-mata karena investigasi media, melainkan melalui informasi dari pihak internal, laporan masyarakat, audit, ataupun mekanisme whistleblower.
Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar terhadap sebuah pemerintahan sering kali bukan berasal dari kritik media, melainkan lemahnya tata kelola internal.
Asesor BNSP ini menegaskan, bahwa pelajaran tersebut berlaku bagi semua kepala daerah.
“Orang yang paling mengetahui proses pemerintahan adalah mereka yang bekerja setiap hari di dalamnya. Karena itu, sistem harus lebih kuat daripada hubungan personal.” tuturnya
Ia mengingatkan bahwa loyalitas yang dibangun hanya atas dasar kedekatan pribadi akan lebih rapuh dibanding loyalitas yang dibangun atas profesionalisme.
