Pasangkayu, Jurnaltivi.com-Soroti anggaran baju dinas dan perabot rumah tangga (RT) sebesar Rp367 Juta untuk tahun anggaran 2026,puluhan anggota HMI Cabang Pasangkayu geruduk gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu. Aksi demi itu digelar mendesak agar pihak anggota dewan memanggil kepala daerah dan meminta membatalkan anggaran baju dinas bupati dan pembelian perabot rumah tangga (RT) untuk Rujab Bupati Pasangkayu dan Wakil Bupati Pasangkayu.
“Kami menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap kebijakan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan justru memprioritaskan pengeluaran yang dianggap belum mendesak, ” ungkap Korlap Aksi Zoel Fitrah Anwar, dalam orasinya, di gedung DPRD Pasangkayu, Selasa (7/7/2026).
Dia menambahkan, penganggaran Rp367 juta untuk perabotan rumah jabatan dan baju dinas kepala darah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik yang masih membutuhkan perhatian serius, alokasi anggaran untuk kebutuhan yang bersifat fasilitas dinilai tidak mencerminkan prinsip skala prioritas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Atas dasar itu, kami mendesak DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk tidak bersikap pasif terhadap persoalan penganggaran daerah serta segera menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Kami berharap agar anggota dewan secepatnya memanggil Bupati Pasangkayu dan mendesak untuk membatalkan anggaran yang tidak prioritas untukasyarakat tersebut,” jelasnya.
Massa aksi juga sangat kecewa, karena sudah beberapa lama melakukan orasi di depan gedung DPRD Pasangkayu tidak ada satu orangpun perwakilan anggota dewan yang menemui massa aksi.
DPRD Pasangkayu merupakan merupakan lembaga representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ketidakhadiran anggota DPRD menunjukkan minimnya respons terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi. Kehadiran wakil rakyat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik dalam mendengarkan suara masyarakat.
Dalam aksi ini, puluhan anggota HMI juga beberapa tuntutan, 1. Mendesak DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil kepala daerah guna mengevaluasi kesesuaian pengadaan tersebut dengan prinsip efisiensi dan keberpihakan kepada rakyat. 2.Mendesak Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membatalkan pengadaan gorden, kulkas, bedcover, meja makan, dan pakaian dinas kepala daerah serta mengalihkan anggaran tersebut kepada kebijakan yang lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.3. Menuntut Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menyusun kebijakan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Melalui aksi ini, kami HMI Cabang Pasangkayu berharap Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan DPRD segera merespons aspirasi masyarakat secara terbuka serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan penganggaran yang dinilai tidak menjadi kebutuhan prioritas dan kami menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga terdapat langkah konkret yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.
Setelah menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Pasangkayu puluhan massa aksi membubarkan diri. Namun sebelum membubarkan diri massa aksi akan kembali menggelar unjuk rasa dengan massa yang jauh lebih besar.(m1)
