“Kepatuhan membayar pajak itu urusan masyarakat, bukan ASN saja. Pemerintah seharusnya memberi contoh dan edukasi, bukan menindas pegawai dengan menahan hak mereka,”bebernya.
Ketum Perjosi, bahkan menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran etika birokrasi dan ketidaka ASN dilan struktural terhadap yang tidak memiliki kemampuan membayar pajak sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya.
Disisi lain, Pemkot Palopo melalui media pemkot Palopo, membantah menjadi “debt collector” bagi Bapenda Sulsel. Dalam klarifikasinya, pejabat Pemkot menyebut bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk dukungan terhadap program provinsi untuk meningkatkan kesadaran pajak.
“Kami tidak menagih pajak ASN. Ini hanya bentuk komitmen agar ASN menjadi teladan dalam kepatuhan pajak, dan agar pajak kendaraan ASN tidak dibayar di daerah lain, melainkan di Palopo,” sebutnya
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ASN yang belum melunasi pajak kendaraan benar-benar tidak menerima TPP bulan berjalan.
Hal inilah yang membuat publik menilai, Pemkot palopo secara tidak langsung memang menahan hak ASN sebagai bentuk tekanan administratif.
