“Kalau data lokasi dan izin tambang dibuka ke publik, maka pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat. Warga bisa jadi mata pertama negara dalam menjaga lingkungan,”tegasnya.
Yusran juga menekankan pentingnya alternatif ekonomi hijau di wilayah terdampak tambang.
“Masyarakat sekitar tambang butuh pilihan ekonomi lain, seperti pertanian ekologis atau ekowisata berbasis lahan bekas tambang. Tanpa itu, tambang ilegal akan selalu kembali dengan wajah baru,”tuturnya.
Yusran mengingatkan bahwa penegakan hukum hanyalah salah satu sisi dari solusi. “Jangan hanya gertak, tapi benahi sistemnya. Tanpa keberanian memperbaiki tata kelola izin, pemberantasan tambang ilegal hanya akan jadi karnaval seremonial,” tutupnya.(n/JTV)
