Enrekang, Jurnaltivi.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang dari Kecamatan Enrekang dan Cendana menggelar unjuk rasa besar-besaran di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan, Senin (1/12/2025).
Mereka menolak rencana aktivitas tambang emas yang disebut akan dijalankan oleh CV Adaf Karya Mandiri.
Aksi dimulai sejak pagi. Massa membawa spanduk bertuliskan “Tolak Tambang Emas” dan “Copot Bupati Enrekang”. Mereka membakar ban bekas dan menutup total Jalan Trans Sulawesi hingga menyebabkan kemacetan parah dari kedua arah.
Polisi lalu lintas Polres Enrekang terpaksa mengalihkan arus kendaraan ke jalur alternatif untuk mengurai kepadatan. Aksi ini mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.
Didepan Kantor DPRD, massa diterima oleh Ketua DPRD Enrekang, Ikrar Erang Batu, Wakil Ketua I, Abdurrachman Zulkarnain, dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Meski para legislator menyatakan mendukung aspirasi masyarakat, dialog tersebut tidak menghasilkan keputusan jelas terkait penghentian rencana tambang.
Kondisi itu memicu kembali kemarahan massa. Korlap aksi, Misba Juang, mengajak seluruh anggota DPRD yang hadir naik ke mobil komando sebagai simbol solidaritas.
Kami mengajak anggota Dewan bertemu langsung Bupati dengan naik mobil komando. Ini simbol agar mereka merasakan apa yang kami rasakan,” ujar Misba.
Massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Enrekang. Mereka kembali membakar ban, menutup bahu jalan, dan berorasi.
Para demonstran menilai kehadiran tambang di lokasi yang direncanakan dengan lereng curam, dekat sumber air warga, dan area pertanian akan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan ketahanan pangan.
Kami kecewa kalau pemerintah daerah dan legislatif tidak mendukung perjuangan rakyat. Dampak tambang membuat masyarakat takut,” kata salah satu orator dalam orasinya.
Juru bicara aksi yang akrab disapa Sul, bahkan menegaskan potensi konflik horizontal jika tambang dipaksakan.
Kalau ini dipaksa jalan, yakin dan percaya konflik akan terjadi… Kami sudah sepakat, jika ada pembiaran, kami siap lakukan tindakan ekstrem,” tegas Sul.
Ketegangan sempat meningkat saat massa merangsek membuka paksa pagar Kantor Bupati untuk meminta penjelasan langsung.
Akhirnya, Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga, beserta Wakil Bupati dan jajarannya, menemui massa.
Dalam dialog, Bupati menyatakan pemerintah daerah memahami kekhawatiran masyarakat, namun juga memiliki batasan kewenangan.
Sebagai pemerintah daerah, kami sangat memperhatikan masyarakat. Tapi kalau pemerintah terang-terangan menolak, ada konsekuensi yang harus kami hadapi,” kata Bupati Yusuf Ritangnga.
Untuk merespons tuntutan, Bupati memerintahkan jajarannya untuk melakukan kunjungan lapangan bersama DPRD dan pihak terkait pada Selasa (2/12) dan Rabu (3/12). Ia juga meminta agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas persoalan ini lebih lanjut. (Tim/JTV)
