PTKP HMI BADKO SULBAR juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak berwenang terhadap aktivitas pelabuhan di wilayah tersebut. Widodo mendesak agar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi teknis terkait segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh.
“Kami mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk tidak menutup mata. Jika terbukti tidak memiliki izin, maka pelabuhan tersebut harus segera ditutup dan seluruh aktivitasnya dihentikan sampai seluruh prosedur perizinan dipenuhi sesuai aturan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Widodo menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi kader dan perjuangan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan hukum. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting guna mencegah praktik pengelolaan infrastruktur yang tidak sesuai regulasi.
PTKP HMI BADKO SULBAR menyatakan komitmennya untuk terus melakukan kontrol sosial demi terciptanya tata kelola pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya di wilayah Sulawesi Barat. (m1)
