Rapat ini sekaligus dimanfaatkan untuk mempertajam materi usulan. Pasalnya, Kamis nanti Pemprov Sulbar dijadwalkan dipanggil tim verifikasi untuk mempresentasikan proposal tersebut.
Junda menyebut, luas kawasan hutan di Sulbar menjadi modal utama untuk memperoleh kompensasi dari pengelolaan karbon. Peluang itu kini sedang dikejar melalui pengajuan pendanaan.
Jika disetujui, anggaran akan diarahkan ke program-program inti pelestarian hutan.
“Pertama berkaitan dengan bagaimana mematangkan kelembagaan, kemudian bagaimana menjaga produktivitas hutan, kemudian yang ketiga bagaimana pengelolaan karbonnya dan yang keempat berkaitan dengan pengawasannya KPH-KPH ini kita akan perkuat itu bisa mengawasi kawasan hutan tersebut,” jelasnya.
Junda menyebut, nilai usulan yang diajukan saat ini masih di kisaran Rp36 miliar. Anggaran tersebut menjadi tahap awal sebelum masuk ke skema yang lebih besar.
Jika tahapan awal ini berjalan dan dinilai berhasil, peluang pendanaan ke depan disebut akan semakin terbuka. (**)
