Melalui rencana ini, pemerintah berharap layanan umrah makin terintegrasi, beban bandara berkurang, maskapai nasional terdorong, serta asrama haji bertransformasi menjadi pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji yang produktif.
Sebelum menutup pernyataannya, Ketum Perjosi berharap agar seluruh pemangku kepentingan legislatif, kementerian, pengelola dana haji, hingga maskapai tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Ini saatnya membangun sistem yang terintegrasi. Jangan lagi asrama haji hanya ramai sekali setahun. Jadikan ia pusat layanan umrah nasional yang aktif, profesional, dan modern,” tegasnya.
Jika usulan ini terealisasi, maka bukan hanya pola keberangkatan yang berubah, tetapi wajah layanan umrah Indonesia secara keseluruhan. Sebuah langkah yang, jika dijalankan konsisten, berpotensi menjadi tonggak baru dalam reformasi tata kelola haji dan umrah nasional.
