Perbedaan data tersebut terjadi karena masih terdapat pelayanan imunisasi yang belum seluruhnya terinput atau tersinkronisasi ke dalam sistem digital ASIK.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa kesenjangan antara data manual dan digital menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Secara pelayanan di lapangan, capaian kita sebenarnya sudah di atas 50 persen. Tantangannya saat ini adalah memastikan seluruh data masuk ke sistem sehingga gambaran capaian riil dapat terlihat secara utuh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan (P2KL), dr. Muhammad Ihwan, menjelaskan bahwa petugas masih menghadapi sejumlah kendala teknis dalam proses pelaporan digital, seperti aplikasi yang mengalami gangguan akses serta munculnya kasus data sasaran tidak ditemukan meskipun sebelumnya telah diinput.
“Kami terus berkoordinasi dengan helpdesk pusat dan mendorong validasi data secara berkala agar proses sinkronisasi berjalan optimal. Target kita bukan hanya capaian tinggi, tetapi juga kualitas data yang akurat,” jelasnya. (**)
