Enrekang, Jurnaltivi.com – Sejumlah pengembang perumahan di Kabupaten Enrekang mengeluhkan dugaan praktik tidak sehat dalam penyaluran KPR subsidi di BPD Sulselbar Cabang Enrekang. Mereka menuding ada monopoli kuota. Dana hasil akad kredit yang sudah masuk rekening pun disebut tak bisa dicairkan.
Kami sudah akad, uang sudah masuk rekening, tapi tidak bisa dicairkan. Alasannya harus tunggu pasum jalan selesai dulu,” kata seorang pengembang yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada Jurnaltivi.com, Kamis (3/9/2026).
Ia mengaku tidak mempermasalahkan pengawasan. Namun, ia mempertanyakan dasar penahanan dana tersebut. Menurutnya, seharusnya uang itu bisa langsung dipakai untuk melanjutkan pembangunan.
Kalau memang ada aturan seperti itu, kami ingin melihat dasar atau SOP-nya. Jangan sampai pengembang dirugikan,” ujarnya.
Tak hanya soal dana, pembagian kuota juga jadi sorotan. Para pengembang menduga kuota rumah subsidi hanya diberikan ke satu pengembang tertentu. Oknum internal bank pun diduga ikut mengatur.
