Wartawan senior dibidang kriminal ini juga menegaskan, peraturan bendahara BOS mengatur bahwa penunjukan bendahara memiliki implikasi langsung terhadap legalitas proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bendahara merupakan pejabat penatausahaan keuangan di tingkat satuan pendidikan. Status kepegawaiannya menentukan sah tidaknya pencatatan anggaran BOS.
Bung Salim ungkapkan, bahwa ketidaksesuaian status kepegawaian dapat berdampak pada risiko hukum, terutama karena dana BOS merupakan anggaran negara yang harus dikelola sesuai standar akuntabilitas pemerintah.
“Jika bendahara tidak memenuhi syarat kepegawaian, maka seluruh proses administrasi BOS bisa dipertanyakan legalitasnya. Risiko penyalahgunaan anggaran semakin besar ketika pejabat penatausahaan tidak sesuai aturan,” ujar Adik mantan Wakabareskrim Mabes Polri ini.
Ia menambahkan bahwa proses pencairan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat dinilai tidak valid apabila bendahara tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan regulasi.
