Sejalan dengan lima fondasi tersebut, Idrus menegaskan bahwa tidaklah arif jika kritik yang berkembang di ruang publik justru mengarah pada tuntutan agar presiden mundur. Menurutnya, persoalan utama bukan berada pada kepemimpinan presiden, melainkan pada tataran implementasi kebijakan di level kementerian.
“Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,”ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham.
Pada hakekatnya reshuffle itu bukan sekedar sebuah evaluasi kinerja saja, tapi juga merupakan strategi untuk mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi, dan efektivitas dalam menjalankan agenda negara.
Kita mafhum bahwa pemikiran yang berkait dengan isu resufle juga tak bisa dipisahkan dari menguatnya harapan dan kepercayaan publik pada efektifas kepemimpinan Presiden Prabowo.
Karena bagaimana pun reshuffle yang tepat, bisa menjadi energi baru bagi penyesuaian strategi pemerintahan agar lebih responsif terhadap situasi ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan kata lain, isu reshuffle bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga sinyal bahwa arah kebijakan dan konsolidasi kekuasaan sedang ditata ulang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.
