Sorotan terhadap program “studi tiru” ini tidak muncul dalam ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, publik semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama untuk kegiatan perjalanan dinas yang dinilai tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ketika muncul rencana pemberangkatan 21 istri anggota DPRD ke Bali, reaksi publik tidak lagi sekadar bertanya, melainkan mulai menilai secara kritis setiap lapisan kebijakan.
“Kita tidak bisa hanya melihat kegiatannya. Harus ditelusuri dari awal, siapa yang mengusulkan, masuk di program apa, siapa yang menyetujui, dan bagaimana proses penganggarannya. Di situ akan terlihat apakah ini sah atau bermasalah,” ujar Ketum Perjosi Salim Djati Mamma.
Penjelasan dari pihak pelaksana menyebutkan bahwa kegiatan tersebut memiliki agenda yang tersusun. Kunjungan ke pelaku UMKM, pabrik makanan khas, industri oleh-oleh, hingga rencana kunjungan ke DPRD Gianyar dan sentra produksi batik menjadi bagian dari rangkaian kegiatan selama tiga hari.
