Bung Salim juga menambahkan, jika konteks nasional juga tidak bisa diabaikan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong efisiensi anggaran, termasuk pembatasan perjalanan dinas yang tidak prioritas, sehingga bertabrakan dengan arah kebijakan Nasional.
Dalam situasi tersebut, kegiatan dengan nilai ratusan juta rupiah untuk peserta non-struktural berpotensi, dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pusat, memicu perhatian lembaga pengawasan.
Bung Salim mengungkapkan, pada akhirnya, seluruh persoalan ini mengerucut pada satu pertanyaan utama, yaitu siapa yang pertama kali mengusulkan program ini. Karena dari titik itulah, alur kebijakan bisa ditelusuri, tanggung jawab bisa ditentukan dan akuntabilitas bisa ditegakkan
“Tanpa jawaban yang jelas, program ini akan terus berada dalam bayang-bayang dugaan.” Tegasnya lagi
Adik kandung mantan Wakabareskrim Polri, Irjen Dr Drs Pol H Syahrul Mamma SH MH, menegaskan jika kasus ini menjadi lebih dari sekadar polemik lokal. Ia mencerminkan bagaimana sistem anggaran ditelusuri, apakah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, atau justru terseret oleh kepentingan kelompok tertentu.
