Tidak berhenti sampai di situ, FOM juga meminta perhatian langsung dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia apabila diperlukan untuk memastikan proses berjalan objektif dan transparan.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan kantor dinas pendidikan sulsel serta rumah jabatan gubernur sulselapabila tidak terdapat langkah konkret dari aparat penegak hukum.
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kontrol sosial agar dugaan persoalan dalam pengelolaan Dana BOS tidak berhenti pada perdebatan birokrasi atau pergantian pejabat semata.
Di tengah besarnya perhatian masyarakat, satu pertanyaan masih menggantung di atas dunia pendidikan Sulawesi Selatan, mengapa setelah temuan BPK mencuat, publik justru menyaksikan gelombang pengunduran diri, apakah ini sekadar kebetulan administratif, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap, sampai pertanyaan itu terjawab secara terbuka, sorotan publik dipastikan tidak akan surut. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya jabatan ratusan kepala sekolah.
