Sebab, masih ada masyarakat yang belum memiliki kemampuan atau akses memadai terhadap teknologi digital.
“Pelayanan digital belum tentu langsung baik karena tidak semua masyarakat memahami pelayanan digital. Jadi tetap harus dikombinasikan layanan digital dan layanan manual,” katanya.
Ia juga menilai mahasiswa Ilmu Administrasi perlu dibekali kemampuan menyusun kebijakan publik. Kompetensi tersebut dapat menjadi bekal ketika mereka bekerja di instansi pemerintah, lembaga publik maupun organisasi masyarakat.
Karena itu, evaluasi kurikulum FISIP UIT diharapkan mampu menghasilkan desain pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi.
“Bidang-bidang ilmu yang dikelola FISIP sudah harus berorientasi pada kemanfaatan teknologi informasi,” ujarnya.
Abdul Mahsar menambahkan, evaluasi kurikulum juga berkaitan erat dengan sistem penjaminan mutu dan proses akreditasi perguruan tinggi. Mulai dari penyusunan kurikulum, standar tridharma, hingga pelaksanaan dan evaluasinya harus dilakukan secara konsisten.
