Namun dalam praktiknya, harga yang jauh lebih murah dibanding solar subsidi sering membuat pelaku bisnis nakal memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan besar.
Salah satu modus yang sering digunakan adalah pencampuran solar industri dengan BBM subsidi, atau pengiriman “fiktif” ke lokasi industri tertentu namun BBM-nya dialihkan ke wilayah lain.
Salim menjelaskan bahwa “modus distribusi solar di laut sulit diawasi karena setiap kapal pengangkut memiliki izin lintas wilayah, sehingga pengawasan real-time hampir mustahil tanpa kerja sama lintas instansi.”
Tambah Ketum Perjosi mendesak Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, untuk segera memerintahkan penelusuran digital forensik terhadap rekaman dan percakapan grup tersebut.
“Rekaman suara itu harus diverifikasi. Kalau asli, ini bukti awal adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM laut. Aparat wajib menelusuri siapa yang bermain dan seberapa besar kerugian negara akibat kebocoran seperti ini,”
Data dalam kasus penyelundupan solar industri di jalur laut bukan kali pertama terjadi. Pada 2023 lalu, aparat Polairud berhasil mengamankan kapal pengangkut 40 ton solar tanpa izin di perairan Pangkep. Kasus itu bahkan menyeret beberapa nama perusahaan yang terdaftar di Surabaya dan Balikpapan.
