Jika benar ada transaksi ilegal dalam bisnis pengangkutan solar, dampaknya bisa sangat luas. Selain kerugian negara dari pajak dan PNBP, kebocoran semacam ini berpotensi memicu distorsi harga BBM di lapangan, yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha legal.
Praktik distribusi ilegal BBM termasuk dalam pelanggaran Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.
Bung Salim juga berharap, bahwa tim siber dan penyidik harus menganalisis rekaman suara dan tangkapan layar yang beredar. Jika terbukti valid, penyelidikan bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan dugaan tindak pidana migas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa distribusi energi di wilayah timur Indonesia masih menyimpan celah pengawasan besar.
Kini semua pihak menunggu, apakah rekaman viral dan bocor ini akan membuka pintu penyelidikan besar, atau sekadar menjadi kisah sensasional di dunia maya.
